PELAPORAN KEPADA MANAJEMEN ASOSIASI

PELAPORAN KEPADA MANAJEMEN ASOSIASI

Pada sebuah badan usaha yang disitu ada seorang Manager yang membawahi beberapa pegawainya, Manager tersebut berwenang mengambil keputusan ataupun tindakan untuk kelancaran badan usaha tersebut. Termasuk sebuah Ikatan atau Asosiasi professional juga diperlukan Manajer yang professional pula.

Manajer Eksekutif Asosiasi profesi sebagai pelaksana dan penggerak di badan usaha tersebut membawahi beberapa divisi atau bagian di bawahnya antara lain :

v Divisi IT Support

v Divisi Publishing

v Divisi Finance

v Divisi Administrasi

Karena umumnya sebuah Asosiasi profesi mengelola member dan menyelenggarakan acara yang berkenaan dengan member , maka tidak ada divisi produksi. Namun tiap divisi mempunyai tanggung jawab dan pelaporan kepada Manajer.

Divisi IT Support

Memiliki website sekarang ini pada sebuah perusahaan seperti hal yang wajib, termasuk Asosiasi, juga sangat diperlukan.

Seorang IT support , berkewajiban melaporkan perkembangan yang ter update di database-nya, salah satunya, tentang perkembangan website, new member dan lain sebagainya.

Divisi Publishing

Bekerjasama dengan Divisi IT, di Divisi Publishing memberikan informasi acara yang sudah di schedule melalui website ataupun secara manual; misalkan dengan flyer, brosur, poster dll.

Divisi Publishing melaporkan ke Manajer dari persiapan acara sampai acara selesai.

Divisi Finance

Bagian keuangan merupakan bagian vital dari sebuah acara, sukses tidaknya acara terkadang diukur dari sisi keuangan.

Divisi keuangan melaporkan kepada Manajer tentang biaya biaya yang timbul dari acara yang akan diadakan dan prediksi untung atau rugi dari sebuah acara tersebut.

Divisi Administrasi

Admin berkoordinasi dengan bagian publishing melaporkan tugasnya kepada Manajer tentang sirkulasi harian yang terjadi, seperti surat keluar dan surat masuk.

Yang ke2

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B1a2C0fZg0FoM2E4MzMyMDEtMjkxYy00ZDUxLWE5OTQtNmNmZTMxZWY3MmY0&hl=en

Yang ke 2

ketupet 1
#include
#include

int main(int argc, char *argv[])
{
int i,j;
for(i=1; i<=6; i++)
{
for(j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
for(i=5; i>=1; i--)
{
for(j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
system("PAUSE");
return 0;
}

Sistem Informasi Akutuntansi

https://docs.google.com/uc?id=0B1a2C0fZg0FoNzM5ZjlmMDQtZmExYS00MDc2LTg5MzYtMTE5MGI1ZjQ3NTYw&export=download&hl=en

proses reformasi

== Proses reformasi ==

Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak [[1998]]{{fact|date=2009}} dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.

Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk [[Presiden Indonesia|presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]], serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR), yang fungsinya meliputi: melantik [[Presiden Indonesia|presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]] (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan [[Garis Besar Haluan Negara]] (GBHN), mengamandemen [[UUD 1945|UUD]] dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]] yang beranggotakan 560 orang ditambah 132 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.

DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu [[2004]], [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Republik Indonesia|Polri]] memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun [[2009]]. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi [[militer]] di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.

perubahan sosial budaya

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.